Daripada Naikkan Harga BBM, Anggota Dewan Sarankan Pemerintah Lakukan Pembatasan dan Pengawasan

WE NewsWorthy, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengusulkan kepada Pemerintah agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi dari pada memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Mulyanto opsi tersebut cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi Pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

Baca Juga: Terkait Kasus Ferdy Sambo, MKD DPR Panggil IPW dan Menkopolhukam

“Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait,” kata Mulyanto dalam keterangannya dikutip pada Kamis (25/8/2022).

Mulyanto menambahkan bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako maka hasil simulasi menunjukkan, pemerintah dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persen.

“Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” ungkapnya.

Di sisi lain, kata Mulyanto, bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut dapat dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.

“Selama ini sebagaimana dilaporkan Pertamina dan BPH Migas ditengarai terjadi kebocoran BBM bersubsidi dalam jumlah yang cukup besar. Kebocoran terjadi ke sektor industri dan pertambangan, serta terjadi penimbunan dan ekspor ilegal ke negara tetangga,” jelas Mulyanto.

Baca Juga: Kenapa Pria Sulit Memahami Emosi Wanita?