Menu
Nasional
Megapolitan
Daerah
Politik
Hukum
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gandeng Cak Imin Daftar Pemilu 2024, Langkah Prabowo Mengkhawatirkan: Hati-hati Salah, Politik Tidak...

Gandeng Cak Imin Daftar Pemilu 2024, Langkah Prabowo Mengkhawatirkan: Hati-hati Salah, Politik Tidak... Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
WE NewsWorthy, Jakarta -

Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyinggung mengenai langkah politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan datang bersama untuk mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga: Selain Dipromosikan Jokowi, ini Alasan Duet Prabowo-Ganjar pada Pilpres 2024 Perlu Dilakukan: Biar Tidak Ada...

Kehadiran Prabowo dan Cak Imin merupakan bentuk keseriusan dua partai ini dalam menjalin koalisi serta kerja sama demi menghadapi pemilu 2024.

Selain Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ada 14 parpol yang telah medaftar sebagai peserta pemilu, sesuai jadwal tahapan, pendaftaran dibuka pada 1-14 Agustus 2022.

Sembilan parpol yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap antara lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Persatuan (PKP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bindang (PBB).

Kemudian Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Demokrat.

Sedangkan empat parpol lainnya dokumen pendaftarannya belum lengkap, yakni Partai Reformasi, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) dan Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI)

Sementara itu, Ferdinand Hutahaean memperingatkan agar Prabowo Subianto berhati-hati dengan langkah yang diambilnya, karena politik bukan hanya sekedar untuk Presidential Threshold 20 persen.

"Aku tersenyum pahit..!! Pak @prabowo hati2 salah langkah pak. Politik tdk sekedar cari jodoh demi Presidential Treshold, tapi harus logis dan bisa diterima pemilih," pungkasnya yang dikutip dari Twitter @FerdinandHutah4, Senin (8/8).

Penulis/Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: