Terancam Dibubarkan Paksa, Mustofa Nahra Bela Mati-matian ACT: Gimana Misalnya Ada Menteri yang Korupsi? Punah Negeri Ini Semua Dibubarkan

Terancam Dibubarkan Paksa, Mustofa Nahra Bela Mati-matian ACT: Gimana Misalnya Ada Menteri yang Korupsi? Punah Negeri Ini Semua Dibubarkan Kredit Foto: Instagram/Mustofa Nahrawardaya

Politisi Partai Ummat, Mustofa Nahra menanggapi kasus dugaan penyelewengan dana umat lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Mustofa Nahra mengaku tidak setuju jika ACT dibubarkan. Ia pun menyinggung jika pejabat negara yang melakukan korupsi dan dibubarkan.

Baca Juga: Ngeri! Pencuri Kotak Amal Tewas Dikeroyok Massa, Eko Kuntadhi: Harusnya Berguru Dulu ke ACT..

Hal itu disampaikan Mustofa Nahra dalam akun Twitter pribadinya, dikutip pada Rabu 6 Juli 2022.

"Pada ngotot minta ACT dibubarkan? hehehe....gimana misalnya ada Menteri yang korupsi? pengurus Parpol yang korupsi? orang BUMN yang korupsi? Bendahara Umum Ormas yg korupsi?," ujar Mustofa Nahra.

"Punah negeri ini. Kalau semua dibubarkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ACT Ibnu Khajar telah mengakui perkara mengambil lebih dari 12,5 persen untuk operasional lembaga dari jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan. ACT mengklaim hanya mengambil sekitar 13,5 persen dari donasi tersebut.

"ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen, kenapa lebih? ACT bukan lembaga zakat," tutur Ibnu Khajar.

Hal itu disebutkan Ibnu Khajar lantaran aturan jika melihat dalam syariat Islam, pemotongan donasi lembaga zakat keagamaan tidak boleh lebih dari 12,5 persen.

Kemudian, Ibnu Khajar juga menyebutkan bahwa penggunaan donasi itu tak masalah. Menurutnya, ACT adalah lembaga filantropi bukan zakat dan mendapat izin dari Kementerian Sosial.

Terlepas dari itu, ACT tetap bertentangan jika merujuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan yang menyatakan bahwa pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyak 10 persen dari hasil donasi.

NW Discover

Terkait

Terpopuler

Terkini