Menu
Nasional
Megapolitan
Daerah
Politik
Hukum
Video
Indeks
About Us
Social Media

Zulhas Bantah Ada Mafia Minyak Goreng, Legislator Senayan Heran: Kalau Bukan Mafia Siapa Lagi yang Berani Lawan Pemerintah?

Zulhas Bantah Ada Mafia Minyak Goreng, Legislator Senayan Heran: Kalau Bukan Mafia Siapa Lagi yang Berani Lawan Pemerintah? Kredit Foto: Dok PKS
WE NewsWorthy, Jakarta -

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas meyakini bahwa tidak ada campur tangan mafia dalam persoalan distribusi, ketersediaan, dan pengendalian harga minyak goreng dalam negeri.

"Enggak, saya kira bukan soal mafia tidak mafia. Ini kan ada kenaikan harga booming. Teman-teman punya CPO langsung jual cepat, nah ada keterlambatan kita mengantisipasi," kata Zulhas.

Menurut Zulkifli kenaikan harga minyak sawit dunia tersebut seharusnya bisa menjadi berkah. Tetapi, justru menimbulkan masalah di dalam negeri.

Baca Juga: Soal Kemiskinan, DKI Jakarta Harusnya Bisa Lebih Baik dari Jateng, Sigit Widodo: Ternyata Tidak, Malah Makin Melonjak

"Harga bagus kan berkah sebetulnya. Ini harga bagus bukan berkah, jadi masalah. Nah ini yang harus kita urai di mana. Saya sudah tahu, sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya. Sebulan dua bulan beres insyaAllah," katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mengatakan, ada banyak indikator yang sulit dibantah terkait peran mafia minyak goreng di dalam negeri. Pertama, adanya sinyalemen kuat terjadinya praktik kartel perdagangan minyak goreng yang diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hal tersebut juga diperkuat fakta adanya lima produsen sawit yang menguasai 50 persen produksi CPO dan sekaligus minyak goreng.

Fakta kedua, pada saat pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen dan Domestic Price Obligation (DPO) justru terjadi kelangkaan minyak goreng di seluruh daerah.

Namun sesaat setelah kebijakan tersebut dicabut dan harga diserahkan ke mekanisme pasar, tiba-tiba saja pasar dibanjiri produk minyak goreng di mana-mana.

“Jika bukan aksi mafia, siapa yang bisa melakukan ini dengan membangkang terhadap kebijakan pemerintah? Bagaimana Mendag Zulhas menjelaskan hal ini?," ucapnya.

Fakta ketiga, kata Amin, sejak pemerintah menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng curah atau minyak goreng subsidi, belum pernah harganya menyentuh HET Rp14 ribu per liter.

“Baik sebelum diterapkannya larangan ekspor CPO maupun pasca pencabutan larangan tersebut hingga saat ini. Bahkan pasokan minyak goreng curah juga sempat tersendat-sendat sehingga menyulitkan konsumen,” jelasnya.

Fakta keempat, terungkapnya penimbunan, penyeludupan, dan pelanggaran ekspor yang juga melibatkan pejabat kemendag. Hal itu menunjukkan mafia minyak goreng itu nyata adanya.

“Fakta kelima, muncul ide penghapusan minyak goreng curah ditengah berlarut-larutnya krisis minyak goreng curah yang belum mampu diselesaikan pemerintah hingga saat ini. Rapuhnya kebijakan pemerintah tersebut, apakah mungkin tidak dipengaruhi kepentingan mafia minyak goreng?,” kata Amin.

Baca Juga: Ditantang Ikuti Gaya Anies yang Pamer 7 Piagam Penghargaan, Balasan Gibran Menohok: Saya Nggak Sehebat Beliau Bang

Penulis/Editor: Khoirur Rozi

Advertisement

Bagikan Artikel: