Susi Pudjiastuti Sebut Jokowi Layak Diapresiasi Atas Larangan Bukber, Bukan Malah Dicap Anti Islam

WE NewsWorthy, Jakarta -

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak diparesiasi atas larangan buka bersama (bukber) selama bulan Ramadhan, dan bukan malah dicap anti Islam.

Pasalnya Jokowi melakukan pelarangan bukber hanya untuk pejabat dan Aparatur Negera Sipil (ASN), sehingga kepekaannya menurut Susi Pudjiastuti harus diapresiasi.

Baca Juga: Polemik Larangan Bukber, Pengamat Tunjukkan Jokowi dan Heru Budi Dua Peristiwa 'Hilangnya' Covid di Indonesia

"Yang dilarang oleh Presiden adalah Pejabat & ASN, mestinya kepekaan Pak Presiden akan hal ini diapresiasi," ucapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @susipudjiastuti, Jumat (24/3).

Yg dilarang oleh Presiden adalah Pejabat & ASN, mestinya kepekaan Pak Presiden akan hal ini diapresiasi. https://t.co/jyodEsyRAl

— Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) March 24, 2023

Hal ini disampaikan Susi Pudjiastuti menanggapi kekhawatiran Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra bahwa Jokowi akan dicap anti Islam terkait larangan bukber.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan pemerintah dan menuduh pemerintah, Presiden Jokowi anti-Islam," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3) dikutip dari CNN Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Arahan itu tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.

Surat tersebut pun ditanda tangani oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pada Selasa, (21/03) yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh Kepala Badan atau Lembaga.

Baca Juga: Kenapa Kita Perlu Menggunakan Uang dengan Bijak?