5 Bulan Jabat Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Ungkap Hasil Kerjanya...

WE NewsWorthy, Jakarta -

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan sejumlah pencapaiannya selama lima bulan memimpin Ibu Kota. Salah satunya yakni berhasil memetakan dan menata kawasan kurang terawat di setiap kelurahan menjadi kawasan unggulan.

"Terdapat sejumlah lahan yang merupakan aset milik pemerintah daerah. Kemudian, saya meminta kawasan tersebut untuk dilakukan perawatan yang intensif menjadi kawasan unggulan, sehingga kembali tertata dengan baik," ujar Heru seperti dikutip dalam rilis PPID DKI Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Baca Juga: Formula E Hanya Beban dari Anies Baswedan, Mau Nggak Mau Heru Budi Harus Menanggung

Dengan langkah itu, Pemprov DKI berhasil menambah 267 taman baru sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Jakarta. Pj Gubernur Heru menyebut, jumlah ini akan terus bertambah secara bertahap.

"Ini adalah gotong-royong lintas perangkat daerah. Lurah, camat, wali kota dan suku dinas terkait saling membantu untuk mewujudkan kawasan unggulan ini. Selain kota kita semakin hijau, juga bisa diberdayakan untuk program ketahanan pangan bagi warga Jakarta,” jelas Heru.

Tak hanya itu, penataan kawasan menjadi lahan hijau juga dilakukan di berbagai titik, di antaranya penanaman pohon di kolong Tol Becakayu, Jakarta Timur. Kawasan itu kini tidak hanya untuk area hijau dan program ketahanan pangan, tetapi juga untuk menjaga mutu air baku.

Kemudian, di sisi Tol Bandara Soekarno-Hatta, kawasan pergudangan Pluit, Jakarta Utara, juga ditata menjelang KTT ASEAN 2023. Hal ini merupakan kerja kolaborasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, meliputi kementerian dan unsur TNI/Polri.

Selain itu, lanjut Heru, capaian lain Pemprov DKI Jakarta yakni bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengidentifikasi permasalahan lahan dan tata ruang di Jakarta. Kerja sama ini dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) Satu Juta Patok Serentak, yang merupakan program nasional dari Kementerian ATR/BPN. Program ini merupakan upaya sosialisasi dan edukasi terhadap warga, sehingga mampu meminimalkan masalah sengketa tanah serta memberantas mafia tanah.

“Harapannya, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian ATR/BPN mampu mewujudkan kepatuhan hukum dalam urusan pertanahan. Kami akan terus sosialisasikan dan mengedukasi warga Jakarta untuk peduli terhadap batas kepemilikan tanah, sehingga nantinya warga melakukan pengurusan sertifikat guna menghindari sengketa di kemudian hari,” jelasnya.

Hal tersebut sebagai upaya percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah, Pemprov DKI Jakarta kini tak lagi manual dalam melakukan penyertifikatan, melainkan berbasis sistem. Dengan

sistem e-penyertifikatan aset tanah atau yang diberi nama SiAmanah (Sistem Informasi Aplikasi Pengamanan Aset Tanah).

Terobosan ini bisa memudahkan pengusulan sertifikasi yang terintegrasi dalam aplikasi Jakarta Satu milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Sistem ini juga sebagai bentuk pengamanan secara hukum, sehingga aset daerah terlindungi.

Sederet capaian ini, kata Heru, dikebutnya juga dalam menjawab tantangan pasca-pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pihaknya menggelar pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa di Balai Kota.

Pertemuan tersebut turut mendiskusikan rencana tata ruang Jakarta. Ada pula pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, terkait pemanfaatan aset negara yang ada di Jakarta usai Ibu Kota pindah ke IKN.

"Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat agar kami bisa mengakomodir pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat setelah Ibu Kota pindah," kata Heru.

Baca Juga: Viral Alphard Jemput Sri Mulyani Sampai Masuk Area Terlarang Bandara, AP II: Dipastikan Sesuai SOP