Sri Mulyani dan Jokowi Tak Harus Bertanggung Jawab dalam Skandal Raksasa Kemenkeu, Kenapa?

WE NewsWorthy, Jakarta -

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyinggung jika Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak harus bertanggung jawab dalam skandal raksasa Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti diketahui, kini publik tengah dihebohkan dengan penemuan PPATK atas transaksi janggal Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu naungan Sri Mulyani.

Baca Juga: Kejati DKI Tawarkan Restorative Justice dalam Kasus Mario, Ferdinand Hutahaean: Apakah Tim RAT Sedang Bekerja?

Sehingga tak hanya Sri Mulyani yang harus bertanggung jawab, namun Presiden Jokowi pun sama, karena merupakan pimpinan tertinggi di Indonesia.

Tapi Gigin Praginanto menyindir bahwa Sri Mulyani dan Jokowi bisa lepas tangan dari skandal raksasa Kemenkeu, karena zaman sekarang tanggung jawab bukan urusan dari pejabat.

"Jaman now tanggungjawab bukan urusan pejabat," ungkapnya dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter @giginpraginanto, Jumat (17/3).

Jaman now tanggungjawab bukan urusan pejabat. https://t.co/nZhjhPVw21

— gigin praginanto (@giginpraginanto) March 17, 2023

Melansir dari keuangannews.id, Sri Mulyani dianggap berada di garis depan dalam skandal pajak Rp300 triliun, karena menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan.

Baca Juga: Kenapa Suami Jarang Sekali Menyentuh Istri?