Kebijakan Heru Budi Soal Rencana Jalan Berbayar, Pengamat Tegaskan Cepat Atau Lambat Bakal Direalisasikan

WE NewsWorthy, Jakarta -

Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan tetap menjalankan program Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta.

Hal ini diungkapkan Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya. Ia menegaskan bahwa Heru Budi tak mengakomodir terkait aspirasi dari masyarakat.

Baca Juga: JIS Usai Konser Dewa 19 Dianggap Sebagai Neraka, Yusuf Dumdum: Ngeri Sekali, Ternyata Diam-diam Anies Baswedan Telah...

"Pernyataan jalan berbayar itu masih membutuhkan waktu panjang yang mengesankan bahwa aspirasi penolakan masyarakat tidak diakomodir," tutur Achmad Nur Hidayat dikutip NewsWorthy dari keterangannya, Senin (13/2).

Lanjut, Achmad Nur Hidayat juga mengatakan cepat atau lambat, rencana kebijakan tersebut akan tetap dijalankan.

"Dapat diartikan bahwa rencana kebijakan tersebut akan tetap dijalankan baik cepat atau lambat," tegasnya.

Kemudian, ia pun mengatakan bahwa kebijakan seperti itu yang menjadi tanda bahwa pejabat tidak kompeten dan tidak kreatif dalam mencari solusi.

"Kebijakan-kebijakan seperti ini menandakan ketidakkompetenan pejabat, karena tidak kreatif mencari solusi dan tidak menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kelas bawah," pungkasnya.

Sebelumnya, para Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demo penolakan terhadap rencana kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (8/2/2022).

Baca Juga: Kenapa Kita Harus Tetap Berinvestasi saat Harga Saham Anjlok?