Kredit Foto: Instagram.com/achmadnurhdyt
Pengamat kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat menyebut bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan tetap menjalankan program Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta.
Hal ini lantaran pernyataan Heru Budi yang menyebut pelaksanaan ERP masih akan membutuhkan waktu panjang.
Baca Juga: Di Era Pj Heru Akhirnya Skywalk Kebayoran Tidak Lagi Berbayar
"Pernyataan jalan berbayar itu masih membutuhkan waktu panjang yang mengesankan bahwa aspirasi penolakan masyarakat tidak diakomodir," ucapya dikutip dalam keterangannya, Kamis (9/2/2023).
Lanjut Ekonom ini bahwa pernyataan Heru Budi tentu juga bisa dimaknai sebagai rencana ERP yang akan terus berjalan meskipun ditolak sana-sini.
"Dapat diartikan bahwa rencana kebijakan tersebut akan tetap dijalankan baik cepat atau lambat," imbuhnya.
Ia mendorong agar publik harus segera tegas dan menolak penerapan ERP di Jakarta.
"Kebijakan-kebijakan seperti ini menandakan ketidakkompetenan pejabat, karena tidak kreatif mencari solusi dan tidak menyentuh apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kelas bawah," ujarnya.
Sebelumnya, para Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demo penolakan terhadap rencana kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Rabu (8/2/2022).
Ojol menuntut agar rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang ingin menerapkan ERP di Ibu Kota, bisa dibatalkan.
Ratusan massa pengemudi ojol yang menuju ke depan gedung Balai Kota DKI. Mereka memencet tombol klakson di motornya. Ada pula yang bawa bendera merah putih.
Baca Juga: Kenapa Kita Suka Makan Daging?
Penulis/Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
Advertisement
