Heru Budi Bikin Rakyat Kecil di Jakarta Termarginalkan: Pemprov Harus Lebih Kreatif!
Kredit Foto: Instagram.com/achmadnurhdyt
Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menyoroti beberapa kebijakan publik DKI Jakarta di era Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono yang tidak pro rakyat.
Belakangan sedang ramai diperbincangkan dan dikhawatirkan publik yaitu penerapan ERP yang berbayar dan penerapan tarif Rp3.500 untuk yang melewati Skywalk di Kebayoran Lama.
Baca Juga: Kebijakan Heru Budi di DKI Jakarta Tidak Pro Rakyat: Memicu Kesenjangan Sosial yang Kaya dan Miskin!
Ia tegas menyebut kebijakan itu akan membuat rakyat kecil akan terpinggirkan.
"Dengan kebijakan-kebijakan semacam itu membuat DKI Jakarta bukan tempat yang membahagiakan untuk tinggal, rakyat kecil akan semakin termarginalkan," ucapnya dikutip dalam keterangannya, Rabu (8/2/2023).
Ekonom ini menambahkan bahwa bila semua berbayar maka yang bisa menikmati fasilitas publik hanya orang kaya.
"Yang pada akhirnya fasilitas publik hanya dapat dinikmati atau dimanfaatkan sepenuhnya hanya oleh orang-orang kaya/punya uang," ucap dia.
Achmad menambahkan bahwa penerapan pembayaran tarif Skywalk ini sangat tidak bijak dan kembali ke era premanisme tahun 1980-an.
"Ini seperti kembali kemasa tahun 1980-an dimana banyak preman-preman yang malak orang yang melewati sebuah jalan. Dengan penerapan tarif ini seolah-olah pemalakan yang dilegalkan. Ini sama sekali tidak membuat rakyat sejahtera," imbuhnya.
Baca Juga: Kenapa MSG Berdampak Negatif bagi Kesehatan Tubuh?
Penulis/Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
Advertisement
