Kebijakan Heru Budi di DKI Jakarta Tidak Pro Rakyat: Memicu Kesenjangan Sosial yang Kaya dan Miskin!

WE NewsWorthy, Jakarta -

Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menyoroti beberapa kebijakan publik DKI Jakarta di era Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

Ia tegas menyebut kebijakan pria yang juga menjabat Kasetpres itu harus dikritisi karena tak pro rakyat.

Baca Juga: Heru Budi Sebut Pendatang Penghasilan Rendah Bebani APBD, Said Didu Nyindir: Ada yang Sedang Adu Rakyat Nih

"Arah kebijakan publik DKI Jakarta saat ini banyak yang harus dikritisi. Dasar kebijakan yang terkesan tidak pro rakyat dan memicu kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin," ucapnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/2/2023). 

Achmad menambahkan bahwa hal itu tentu benar-benar bertolak belakang dengan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Ekonom ini juga memberikan contoh nyata kebijakan yang tidak pro rakyat yaitu ERP dan Skywalk berbayar meskipun kini sudah digratiskan.

"Belakangan sedang ramai diperbincangkan dan dikhawatirkan publik yaitu penerapan ERP yang berbayar dan penerapan tarif Rp3.500 untuk yang melewati Skywalk di Kebayoran Lama," ucap dia.

Achmad menambahkan bahwa penerapan pembayaran tarif Skywalk ini sangat tidak bijak dan kembali ke era premanisme tahun 1980-an.

"Ini seperti kembali kemasa tahun 1980-an dimana banyak preman-preman yang malak orang yang melewati sebuah jalan. Dengan penerapan tarif ini seolah-olah pemalakan yang dilegalkan. Ini sama sekali tidak membuat rakyat sejahtera," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho memastikan Skywalk Kebayoran Lama dibangun bukan sebagai jembatan penyeberangan orang (JPO). 

Sehingga, warga yang melintas Skywalk Kebayoran Lama itu tetap harus bayar seperti pengguna Transjakarta lainnya.

"Ya (harus bayar), khusus mau ke Transjakarta dan KRL Commutter Line," kata Hari Nugroho yang dikutip, Selasa (7/2/2023).

Belakangan, Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi sekaligus optimalisasi Skywalk Kebayoran Lama.

Sebagai fasilitas umum yang memberi kemudahan akses transportasi umum bagi warga, kini dilakukan pemisahan jalur.

Baca Juga: Viral Alphard Jemput Sri Mulyani Sampai Masuk Area Terlarang Bandara, AP II: Dipastikan Sesuai SOP