Tajam! Pakar Hukum Sentil Ngabalin Soal Perppu Ciptaker: Pemerintahan Kita Sekarang Ini Dikuasai Oligarki

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyentil juru bicara presiden Ali Mochtar Ngabalin terkait dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja.

Ngabalin meminta publik berfikir positif terhadap Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, sebelumnya UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonsistusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Mendebat Jubir Ngabalin Soal Perppu Ciptaker, Pakar Hukum Tata Negara: dalam Bernegara Kita Memang Harus Selalu Ber-suudzon

Menanggapi hal tersebut, Bivitri menegaskan bahwa dalam bernegara, masyarakat memang harus selalu berprasangka buruk terhadap pemerintah.

“Tapi saya harus katakan bahwa dalam bernegara itu kita memang seperti harus selalu bersuudzon. Kita harus berprasangka buruk,” ujar Bivitri, dikutip NewsWorthy dari tayangan Sapa Indonesia Malam di kanal tv swasta pada Senin (9/1/2023).

Prasangka buruk terhadap pemerintahan harus dilakukan lantaran negara mengelola kekuasaan yang sangat besar yang bahkan berpengaruh pada persoalan hak asasi manusia (HAM).

Tidak hanya itu, Bivitri juga menyoroti pemerintahan saat ini dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, yang biasa disebut dengan oligarki.

Baca Juga: Kenapa Pelamar Single Lebih Berpeluang Diterima Kerja daripada yang Sudah Berkeluarga?