Mendebat Jubir Ngabalin Soal Perppu Ciptaker, Pakar Hukum Tata Negara: dalam Bernegara Kita Memang Harus Selalu Ber-suudzon

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menanggapi pernyataan juru bicara presiden, Ali Mochtar Ngabalin, dalam sebuah diskusi tentang Perppu Cipta Kerja.

Bivitri mengatakan bahwa dalam bernegara, masyarakat memang harus selalu berprasangka buruk terhadap pemerintah.

Baca Juga: Keras! Rocky Gerung Kritik Perppu Cipta Kerja: Putusan MK Dianggap Komik Sinchan

“Tapi saya harus katakan bahwa dalam bernegara itu kita memang seperti harus selalu bersuudzon. Kita harus berprasangka buruk,” ujar Bivitri, dikutip NewsWorthy dari tayangan Sapa Indonesia Malam di kanal tv swasta pada Senin (9/1/2023).

Itu karena, negara dianggap mengelola kekuasaan yang sangat besar dan berpengaruh bahkan pada persoalan hak asasi manusia (HAM).

Bahkan, dalam konsep bernegara, selalu ada konsep pembatasan kekuasaan sehingga tidak bisa masyarakat berasumsi untuk berpikir positif tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden.

“Kenapa? Karena dalam bernegara, kita sedang mengelola kekuasaan yang sangat besar. Yang bahkan bisa menentukan hak asasi manusia seseorang dan banyak orang. Masyarakat luas. Karena itu dalam negara, selalu ada konsep pembatasan kekuasaan. Jadi keliru kalau selalu kita punya asumsi berfikir positif dulu, presiden baik-baik saja,” jelas Bivitri.

Baca Juga: Kenapa Suami Jarang Sekali Menyentuh Istri?