Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seharusnya menjadi target KPK.
Hal ini disampaikan Gigin menanggapi Luhut yang menolak sistem operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia menilai bahwa Luhut seharusnya menjadi target KPK, karena merupakan pejabat negara yang juga seorang pebisnis.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Tanggapi Pendapat Luhut Tentang OTT KPK, Warganet: Ini Termasuk Terobosan Baru
"Dia sendiri seharusnya target KPK. Dia pejabat merangkap pebisnis. Konyolnya lagi, bisnisnya memanfaatkan musibah covid 19," ungkapnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Jumat (30/12).
Dia sendiri seharusnya target KPK. Dia pejabat merangkap pebisnis. Konyolnya lagi, bisnisnya memanfaatkan musibah covid 19. https://t.co/v32JTkxvxC
— gigin praginanto (@giginpraginanto) December 29, 2022
Sebelumnya, Luhut mengatakan, berbeda dengan di Indonesia, di negara-negara maju hampir tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT). Luhut mengatakan, negara maju bermartabat membangun sistem digitalisasi.
“Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara-negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi," katanya dalam Green Port Awards 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Luhut memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai. "Semua sudah digitalisasi. Jadi, itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," imbuhnya.
Luhut mengatakan, saat ini dunia telah betul-betul dikendalikan oleh teknologi. Ia pun mengajak pemangku kepentingan di pelabuhan, khususnya, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus membangun sistem digitalisasi.
Penulis/Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait:
Advertisement
