KPK Usul Kepala Daerah Tidak Dipilih Rakyat, Eh Disemprot: Beginilah Kalau Sudah di Bawah Ketiak Pemerintah, Kelakuannya Gak..

WE NewsWorthy, Jakarta -

Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyarankan agar gubernur, khususnya di daerah yang masih miskin, tidak dipilih rakyat, melainkan ditunjuk oleh Presiden.

Menurut Gigin, kelakuan KPK tidak ada bedanya dengan para buzzerp.

Baca Juga: Heru Budi Dianggap Cuma Jadi Obeng Buat Buka Sekrup Anies, Reputasi Jokowi Bakal Kena Getahnya, Kok Bisa?

Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 14 Desember 2022.

"Inilah akibatnya kalau KPK sudah di bawah ketiak pemerintah. Kelakuannya gak beda dengan buzzerRp. Prinsipnya asal bos senang," ujar Gigin dikutip Newsworthy.

Inilah akibatnya kalau KPK sudah di bawah ketiak pemerintah. Kelakuannya gak beda dengan buzzerRp. Prinsipnya asal bos senang. https://t.co/Z7c4q0y6hx

— gigin praginanto (@giginpraginanto) December 14, 2022

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar sejumlah daerah di Indonesia utamanya di bagian timur, tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, khusus di daerah timur alangkah lebih baik pemerintah pusat langsung menunjuk kepala daerah secara langsung dan tidak melalui pilkada. 

Hal ini dinilai efektif, mengingat kondisi masyarakatnya juga yang belum siap akan pemilihan tersebut, sehingga dikhawatirkan calon yang dipilih justru tidak sesuai harapan.

Selain itu, Alex juga menilai, pemimpin daerah yang diperoleh dari hasil pilkada hingga saat ini belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas tinggi dan mempunyai kapabilitas yang kuat.

Baca Juga: Kenapa Pelamar Single Lebih Berpeluang Diterima Kerja daripada yang Sudah Berkeluarga?