Menu
Nasional
Megapolitan
Daerah
Politik
Hukum
Video
Indeks
About Us
Social Media

Geram! KUHP Baru Disahkan, Hotman Paris: DPR Bukan Ahli Hukum Main, Yes-yes Saja

Geram! KUHP Baru Disahkan, Hotman Paris: DPR Bukan Ahli Hukum Main, Yes-yes Saja Kredit Foto: Instagram/Hotman Paris
WE NewsWorthy, Jakarta -

Pengacara kondang Hotman Paris mengkritik DPR RI yang mengesahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi Undang-Undang pada, Selasa (6/12/2022).

Hotman mengatakan sebagian besar anggota DPR bukan ahli hukum sehingga tidak mengerti mengenai tentang KUHP.

Baca Juga: Duh, Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Kok Ketua MPR Tak Paham Konstitusi? Apa Ada 'Deal Khusus'?

Hal itu disampaikan Hotman dalam akun Instagram pribadinya, dikutip pada Jumat 9 Desember 2022.

"Saya tahu bahwa sebagian besar anggota DPR yang mengesahkan RUU tersebut bukanlah ahli hukum pidana," ujar Hotman.

"Padahal KUH Pidana itu sendiri penuh dengan analisa, penuh dengan muatan filsafat hukum yang sangat dalam, seperti KUH Pidana yang ada dalam buatan zaman dulu, bukan oleh para ahli politisi seperti anda-anda," sambungnya.

Dia juga menegaskan bahwa KUHP baru dapat berdampak buruk bagi indonesia, yakni kaburnya wisatawan asing.

"Para anggota DPR lihat tuh, goncang di mana-mana para turis segan datang ke Indonesia dan akhirnya rakyatlah secara ekonomi yang menanggung akibat perbuatan saudara-saudara DPR yang main yes yes yes mengesahkan," jelas dia.

Oleh karena itu, dia mendesak anggota DPR untuk segera membatalkan KUHP baru.

"Anda sendiri mungkin tidak pernah membaca KUH Pidana secara mendalam, hanya sekilas. Berani Anda mengubah KUH Pidana yang begitu dalam artinya, dengan pasal-pasal yang sebagian sangat tidak mengandung logika hukum. Kasihan rakyat, kasihan rakyat, batalkan itu," pungkasnya.

Sebelumnya, rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12)

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah di Indonesia dalam penyelenggaraan hukum pidana. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk kolonial Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.

“Alhamdulillah, Puji Tuhan kita patut berbangga karena telah berhasil memiliki KUHP sendiri, hasil pemikiran anak bangsa. Masa berlakunya KUHP Belanda di Indonesia sejak tahun 1918, jika dihitung sampai saat ini, sudah 104 tahun. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaharuan hukum pidana sejak 1963. Ini prestasi besar kita semua!” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.

Baca Juga: Pertemuan Surya Paloh dan Airlangga Bisa Pengaruhi Keputusan Jokowi Soal Reshuffle, Istana Diperingatkan: Jangan Sampai...

Penulis/Editor: Devi Nurlita

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: