Demokrat ke Bahlil: Kebebasan Berpendapat dari Orang yang Bilang Jokowi Otoriter Harus Kita Junjung? Luar biasa!

WE NewsWorthy, Jakarta -

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman menyoroti pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahlil mengaku tidak sependapat dengan orang yang menyebut bahwa Jokowi otoriter, karena berdasarkan survei Poltracking Indonesia kepuasaan terhadap kebebasan berpendapat era Jokowi menembus angka 58,2 persen.

Baca Juga: PT KCIC Minta Hak Operasi Kereta Cepat Ditambah Jadi 80 Tahun, Rizal Ramli: Hadiah dari Jokowi Kepada 'Kakak Besar'

"Orang banyak mengatakan Presiden semi otoriter, tapi hasil survei kebebasan berpendapat yang setuju, tinggi. Yang kayak begini harusnya jernih, jangan gara-gara nggak suka mengatakan tidak demokratis," katanya di diskusi virtual.

Kemudian ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang demokratis, sehingga membebaskan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing.

"Jadi Jokowi itu sangat demokratis. Kebebasan berpendapat diberikan, demonstrasi dipersilahkan," ujar Bahlil dikutip dari Democrazy.

Menanggapi hal ini, Benny K Harman menyindir bahwa artinya Bahli tidak mempermasalahkan pernyataan orang yang menganggap Jokowi otoriter, karena kebebasan pendapat harus dijunjung.

Baca Juga: Hensat Bilang 'Utang Rp50 Miliar Diikhlaskan Sandi' Gak Tepat: Selesai! Anies Gak Punya Utang