Menu
Nasional
Megapolitan
Daerah
Politik
Hukum
Video
Indeks
About Us
Social Media

Belum Genap 2 Bulan Menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pakar Kebijakan Sebut Demokrasi Mati di Tangan Heru Budi

Belum Genap 2 Bulan Menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pakar Kebijakan Sebut Demokrasi Mati di Tangan Heru Budi Kredit Foto: Instagram/Heru Budi Hartono
WE NewsWorthy, Jakarta -

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menyoroti pemilihan kepala daerah secara langsung yang merupakan bagian dari demokrasi.

Sayangnya, demi Pilkada serentak pada 2024 mendatang, pemilihan kepala daerah secara langsung dirampas oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Belum Genap 2 Bulan Menjabat Tapi Heru Budi Berani Copot Jabatan Sekda, Pengamat: Sudah Seperti Kepala Daerah Pemenang Pilkada!

Hal tersebut dikritisi oleh banyak pihak mengingat dua tahun jelang Pemilu serentak di 2024 pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara demokratis.

“Bagaimana di tahun ini dimana pemilu masih 2 tahun lagi namun karena adanya peraturan pilkada serentak tersebut pemimpin daerah tersebut dipilih oleh pusat dan tidak dipilih langsung oleh masyarakat,” ujar Achmad, dikutip NewsWorthy dari keterangan yang diterima Rabu (7/12).

Pakar kebijakan sekaligus ekonom tersebut lantas menyoroti Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lantaran melakukan tindakan yang memicu reaksi publik.

Adapun tindakan yang dimaksud seperti menerapkan kembali kebijakan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mencopot Dirut dan Komut BUMD DKI Jakarta.

Baca Juga: Tingkatkan Indeks Demokrasi, Bakesbangpol Jabar Berikan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Penulis/Editor: Meilia Mulyaningrum

Advertisement

Bagikan Artikel: