Politisi PKS Kesal Interupsi Iskan Lubis Dipotong: Kesannya Seperti Ingin 'Membungkam' Suara

WE NewsWorthy, Jakarta -

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring menyoroti anggota Fraksi PKS DPR RI Iskan Qolba Lubis yang mendapatkan perlakuan tidak demokratis saat memberikan interupsi, dalam Sidang Paripurna dalam pengesahan RUU KUHP oleh Pimpinan DPR Sufmi Dasco.

Tifatul Sembiring menilai sikap Dasco seakan ingin membungkam suara anggota dewan.

Baca Juga: Waduh, Tol Trans Sumatera Belum Tersambung Sampai Aceh, Jokowi Kena Sindir: Ya Sudah Biar Nanti Anies yang Lanjutkan, seperti..

Hal itu disampaikan Tifatul Sembiring dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 7 Desember 2022.

"Apa salahnya sih, pimpinan memberikan kesempatan bicara 3 menit kpd anggota dewan, tanpa distop. Dan itukan hak msg2 anggota. Soal pendapatnya disetujui floor atau tdk, ini soal lain lagi," ujar Tifatul Sembiring dikutip Newsworthy.

"Kesannya, spt ingin membungkam suara anggota...*Aneh," pungkasnya.

Apa salahnya sih, pimpinan memberikan kesempatan bicara 3 menit kpd anggota dewan, tanpa distop. Dan itukan hak msg2 anggota. Soal pendapatnya disetujui floor atau tdk, ini soal lain lagi.
Kesannya, spt ingin membungkam suara anggota...????

*Anehhttps://t.co/7HvA0kwKyz

— Tifatul Sembiring (@tifsembiring) December 6, 2022

Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis cekcok dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menyampaikan catatannya terhadap RUU KUHP yang disahkan pada rapat paripurna hari ini, Selasa (6/11). Iskan mengkritik pasal di RUU KUHP terkait menghina lembaga negara dan presiden.

Awalnya, Dasco mempersilakan fraksi PKS memberikan catatan dalam rapat paripurna. Iskan lalu membeberkan kritikannya terhadap pasal 240 dan 218 di RUU KUHP.

"Fraksi PKS masih punya dua catatan terhadap rancangan undang undang ini pertama adalah Pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum 3 tahun, Ini pasal karet yang akan menjadikan negara demokrasi menjadi negara monarki," kata Iskan diruang paripurna, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Iskan meminta pasal 240 dan 218 tersebut dicabut. Menurutnya, pasal itu kemunduran bagi demokrasi lantaran mengambil hak-hak rakyat untuk menyampaikan pendapatnya.

"Saya meminta pasal ini dicabut, dan kemarin mahasiswa sudah demo di depan ini ,dan ini jiga kemunduran dari cita cita reformasi waktu reformasi saya ikut demo di DPR ini tiba tiba pasal ini akan mengambil hak hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya," ucapnya.

"Pasal ini akan dipakai pemimpin pemimpin yang akan datang, apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden, kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya, diseluruh dunia rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya, tidak ada yang punya dosa hanya para nabi, presiden pun harus dikritik," ujarnya.

"Saya nanti akan mengajukan ke MK pasal ini saya sebagai wakil rakyat, saya sudah diputuskan di sana enggak penting," tegasnya.

Dasco sebagai pimpinan sidang lalu menerima catatan Iskan. Namun, Iskan masih meminta waktu untuk berbicara. Dari sini cekcok keduanya dimulai.

"Baik kalau begitu catatan sudah kita terima," kata Dasco.

"Sebentar kasih saya waktu dulu," jawab Iskan.

"Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan, catatannya sudah kita terima tapi disepakati," terang Dasco.

"3 menit hak saya bicara jangan kamu jadi ditaktor di sini, saya akan ajukan ke MK," ujar Iskan.

"Bukan, ini anda meminta mencabut usul yang sudah di setuju oleh fraksi," kata Dasco.

"Saya kasih waktu ngomong, saya minta 3 menit saja, jangan Pak Sufmi jadi ditaktor di sini, saya hanya 3 menit," ucap Iskan.

Iskan pun mengancam walk out jika pendapatnya tidak digubris. "Saya kasih waktu, kalau saya hari ini saya tidak dikasih waktu saya keluar dari sini, saya wakil rakyat," tegasnya.

Dasco tetap melanjutkan sidang dan menanyakan ke setiap fraksi apakah menyetujui RUU KUHP disahkan menjadi undang-undang.

"Silakan, selanjutnya kami akan menanyakan ke setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab peserta rapat.

"Dengar dulu Pak Sufmi kamu jangan jadi diktator," timpal Iskan lagi.

Dasco lalu mengetuk palu yang menandakan semua fraksi setuju, dan RUU KUHP akan disahkan. Iskan pun kembali menyeletuk.

"Ya lihat itu wartawan begitu lah DPR sekarang," ucap Iskan.

Baca Juga: Kenapa Kita Harus Belajar Digital Marketing?