Mengerikan! UMP DKI Jakarta 2023 Dibawah Angka Inflasi, Ekonom Beberkan Era Heru Budi yang Disebut Bakal Tunduk Oligarki

"Makanya kalau dari sini ya menurut saya, ya ini sudah kita prediksi bahwa yang dipertimbangkan oleh Plt DKI ini bukan rakyat, tetapi adalah kelompok oligarki politik ekonomi yang telah berjasa mengangkat dia sebagai Plt kepala daerahnya," papar Achmad Nur Hidayat.
"Saya kira ya cara-cara yang demikian ini adalah contoh bagaimana pilihan yang tidak demokratis, tidak akan pernah berhasil memperjuangkan kepentingan mayoritas. Kenapa, karena prosesnya dia dipilih oleh minoritas," tambahnya.
Kemudian, Achmad Nur Hidayat juga menyinggung soal demokrasi.
"Tapi demokrasi menjamin bahwa pemimpin itu akan menerapkan hal-hal yang sesuai dengan aspirasi mayoritas publik. Kenapa, ya karena itu konstituennya dia. Dia harus bertanggung jawab apa yang dia janjikan, kan gitu," ujarnya.
"Kalau Plt ini kan tidak punya apa-apa, dia tidak punya janji politik kepada konstituen, kepada publik makanya dia berlaku seenaknya saja. Kita bisa simpulkan dari daftar kenaikan UMP ternyata di DKI adalah kepala daerah yang tidak pro kepada masyarakatnya," pungkas Achmad Nur Hidayat.
Penulis/Editor: Irania Zulia
Tag Terkait:
Advertisement