Menu
Nasional
Megapolitan
Daerah
Politik
Hukum
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ternyata Begini Dasar Perhitungan Kenaikan UMP DKI 2023, Pantesan Buruh Tolak Keras Keputusan Heru Budi

Ternyata Begini Dasar Perhitungan Kenaikan UMP DKI 2023, Pantesan Buruh Tolak Keras Keputusan Heru Budi Kredit Foto: Instagram/Heru Budi Hartono
WE NewsWorthy, Jakarta -

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang ditetapkan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Heru Budi Hartono meinaikkan UMP DKI tahun 2023 sebesar 5,6 persen dari sebelumnya Rp4,7 juta, kenaikan ini berkisar Rp200 ribu, dan ternyata perhitungan Pemda berdasarkan tahun ke tahun.

Baca Juga: Keputusan Heru Budi Naikkan UMP DKI Tahun 2023 Malah Bikin Buruh Tambah Miskin, Kok Bisa?

"5,6 persen yang dinaikkan UMP DKI itu di bawah nilai inflasi pada tahun 2022 akibat kenaikan harga BBM, dasar perhitungan yang digunakan oleh Pemda DKI inflasinya adalah inflasi year on year, September 2021 ke September 2022," ujar Said Iqbal.

Pemda DKI tidak memperhitungkan inflasi akibat kenaikan harga BBM karena terjadi pada Oktober 2022, padahal ini merupakan pemicu kenaikan harga barang-barang lainnya.

"Kalau sampai dengan September 2022 dihitung inflasi, maka kita tidak bisa mendeteksi atau memasukkan kenaikan harga barang-barang yang memukul daya beli buruh dan masyarakat di DKI itu tidak dihitung," ucapnya.

Kenaikan harga BBM merupakan penyebab dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga harga lainnya, namun malah tidak masuk dasar perhitungan UMP DKI 2023.

Baca Juga: Selalu Menang dalam Pemilu, Pengamat Nilai Pujian Jokowi ke Gerindra dan Prabowo Bukan Omongan Kosong

Penulis/Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

Advertisement

Bagikan Artikel: