Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng, Jokowi Berpotensi Langgar UU Kementerian Negara, Pak Mul: Sak Karepe Dewe

Tugaskan Luhut Urus Minyak Goreng, Jokowi Berpotensi Langgar UU Kementerian Negara, Pak Mul: Sak Karepe Dewe Kredit Foto: Istimewa

Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan mengurus masalah kelangkaan minyak goreng. Ia menilai kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

“Kalau seperti ini, menunjuk sak karepe dewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan terkait minyak goreng kepada Menko Marves,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Baca Juga: Jokowi Murka ke Bawahannya, Anak Buah Mas AHY: Presiden Kok Curhat ke Rakyat?

“Terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan minyak goreng,” sambungnya.

Mulyanto melanjutkan, dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif. Sehingga, penugasan terhadap menteri tidak bisa bersifat personal.

Mulyanto berpendapat, kebijakan itu membuktikan bahwa Jokowi tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian. Jokowi mengedepankan pendekatan personal dalam mengatasi suatu masalah.

“Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri,” ungkap Mulyanto.

Terkait

Terpopuler

NW Discover

Video Pilihan

Terkini