Ada yang Lebih Pas Urus Minyak Goreng, Jokowi Lebih Pilih Luhut, Menteri Itu Nggak Dianggap?

Ada yang Lebih Pas Urus Minyak Goreng, Jokowi Lebih Pilih Luhut, Menteri Itu Nggak Dianggap? Kredit Foto: Dok. BPMI Setpres

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, menanggapi soal penugasan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menangani persoalan minyak goreng. Menurutnya, hal ini menunjukkan buruknya tata kelola pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, Amin berpendapat, seharusnya yang pas mengurus minyak goreng adalah Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dari sudut pandang manapun, kata dia, baik masalah hulu (CPO) maupun hilir (minyak goreng) itu menjadi domain Kemenko perekonomian.

“Apakah Jokowi tidak percaya dengan Airlangga Hartarto yang menjadi Menkonya, atau Airlangga Hartarto dianggap gagal? Ini menjadi tanda tanya besar di masyarakat,” kata Amin dalam keterangannya, Rabu (25/5/2022).

Disisi hilir, lanjut Amin, untuk industri minyak goreng menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian, sedangkan urusan distribusi dan perdagangan minyak goreng baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor menjadi domain Kementerian Perdagangan.

Baca Juga: Kekuatan Jokowi Nggak Main-main! Denny Siregar Sebut Dia Jadi Tolok Ukur Parpol Tentukan Arah Dukungan Pilpres 2024

Sementara itu sisi hulu (produksi CPO) adalah tugas Kementerian Pertanian. Ketiga kementerian tersebut berada di lingkup Kemenko Perekonomian bukan Kemenkomarves.

“Tata kelola pemerintahan menjadi keluar dari tupoksinya justru karena kebijakan presiden sendiri. Ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan ke depan. Kesannya jadi suka-suka”, ujar Amin.

Politisi PKS itu menilai, penunjukan LBP, selain melanggar tupoksi juga menyiratkan dua kemungkinan, yakni adanya kondisi kegawatan yang sudah tidak bisa ditangani secara biasa oleh pemerintah (khususnya dua menteri terkait). Kemungkinan kedua, katanya, Jokowi menyerah dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini.

“Bagaimana pun Presiden punya semua instrumen untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Baik instrumen hukum, ekonomi, maupun politik, mengapa instrumen yang ada tidak digunakan?,” ucapnya.

Amin juga menilai ada potensi konflik kepentingan atas penunjukan Menteri Luhut untuk penyelesaian masalah Minyak Goreng ini. Karena, diduga adanya kedekatan LBP dengan pengusaha sawit besar.

Terkait

Terpopuler

NW Discover

Video Pilihan

Terkini