Banjir Apresiasi ke Heru Budi Soal Tak Pakai TGUPP, Ade Armando: TGUPP di Era Anies Adalah Contoh Kegagalan!
Kredit Foto: YouTube/Cokro TV
Pegiat media sosial sekaligus Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyoroti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tidak lagi menggunakan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Hal itu ditanggapi Ade Armando dalam video di akun YouTube Cokro TV. Dalam video itu, Ade Armando membeberkan soal kepengurusan saat TGUPP era Anies Baswedan.
Ade Armando juga mengungkapkan bahwa nama-nama bidang yang ada dalam kepengurusan TGUPP era Anies Baswedan terkesan keren.
"Ketua TGUPP diisi oleh Amin Subekti. Di bawah Amin ada 4 bidang. Bidang respon strategis, bidang hukum dan pencegahan korupsi, bidang pengelolaan pesisir serta bidang ekonomi dan percepatan pembangunan. Kalau dilihat dari nama-nama bidangnya sih terkesan keren," ungkap Ade Armando dalam tayangan di akun YouTube Cokro TV, dikutip Kamis (27/10).
"Tapi masalahnya kekerainan itu tidak tercermin pada hasil kerjanya," lanjutnya.
Ade Armando pun mengutarakan bahwa keputusan Heru Budi yang tidak memakai TGUPP, seakan melahirkan kebahagiaan.
"Jadi kalau sekarang akhirnya TGUPP di Pemprov DKI dinyatakan dibubarkan, kita semua layak bahagia. Sudah waktunya," ujar Ade Armando.
Tak hanya itu, Ade Armando juga membeberkan bahwa TGUPP di era Anies Baswedan seakan contoh kegagalan.
"TGUPP di bawah Anies adalah sebuah contoh kegagalan yang mudah-mudahan tidak perlu terulang dimanapun. Ayo gunakan akal sehat karena hanya kalau kita gunakan akal sehat negara ini akan selamat," ucap Ade Armando.
Selain itu, Ade Armando juga menyinggung soal kinerja dari TGUPP.
"Sebenarnya ada serangkaian tugas yang diberikan kepada TGUPP. Hampir semua adalah kegiatan di belakang meja. Misalnya saja tugas TGUPP adalah melakukan kajian dan analisis kebijakan gubernur, memberi saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan gubernur," tutur Ade Armando.
"Melakukan pendampingan program prioritas gubernur, memantau proses perencanaan dan penganggaran perangkat daerah dan sebagainya," tambahnya.
Menurut Ade Armando, TGUPP di era Anies Baswedan menjadi terkesan ajang bagi-bagi rezeki atau bahkan membangun tim loyalis pembela Anies Baswedan.
"Dari situ saja kita bisa bertanya, kalau itu yang menjadi tanggung jawab TGUPP, kenapa harus ada 73 orang. Jumlah 15 orang di masa Ahok, sudah lebih dari cukup. Jadi kesannya memang sekedar bagi-bagi rezeki atau membangun tim loyalis pembela Anies," tandas Ade Armando.
Sementara itu, di era Pj Heru Budi, dirinya bahkan mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten dan tenaga ahli untuk membantu kinerjanya dibanding memakai TGUPP.
Penulis/Editor: Irania Zulia
Tag Terkait:
Advertisement
