Menu
Nasional
Megapolitan
Daerah
Politik
Hukum
Video
Indeks
About Us
Social Media

Politisi Bisa Jadi Bos Bank Indonesia di RUU PPSK, Said Didu Blak-blakan: Semua UU yang Dibuat Hanya untuk...

Politisi Bisa Jadi Bos Bank Indonesia di RUU PPSK, Said Didu Blak-blakan: Semua UU yang Dibuat Hanya untuk... Kredit Foto: Twitter/Said Didu
WE NewsWorthy, Jakarta -

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menyoroti anggota partai politik yang bisa menjadi dewan gubernur Bank Indonesia (BI) jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disahkan.

Hal tersebut ditanggapi Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Didu menyebutkan bahwa ternyata hampir semua Undang-undang (UU) dibuat hanya untuk membuat politisi bisa bekerja dimana saja.

Baca Juga: Lukas Enembe Disebut Jadi Sumber Dana Partai Demokrat, Denny Siregar: Oh.. Pantesan Dibela Mati-matian!

Said Didu juga menegaskan bahwa UU yang dibuat politisi juga memperberat profesi lain.

"Hampir semua UU yg dibuat oleh politisi menyiapkan diri mereka bisa bekerja dimanapun dan memperberat persyaratan utk profesi lain," ungkap Said Didu melalui akun Twitter pribadi miliknya, Jumat (30/9).

Sementara itu, pada Selasa (20/9) lalu, anggota dewan menyepakati rancangan Omnibus Law Keuangan ini untuk dilanjutkan dibahas sebagai RUU usulan DPR RI.

Sebelumnya, anggota partai politik dilarang menjadi bos di bank sentral dalam Pasal 47 Huruf C dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI.

Pasal 47 Huruf C UU BI berbunyi bahwa pengurus dan anggota partai politik dilarang menjadi anggota dewan gubernur.

Penulis/Editor: Irania Zulia

Advertisement

Bagikan Artikel: