Kebijakan Larangan Ekspor CPO Dianggap Gagal Tekan Harga Minyak Goreng, Fadli Zon: Cabut Segera!

Kebijakan Larangan Ekspor CPO Dianggap Gagal Tekan Harga Minyak Goreng, Fadli Zon: Cabut Segera! Kredit Foto: Instagram/Fadli Zon

Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon mendesak pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya. Ia menilai kebijakan ini gagal mencapai tujuannya, yakni menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri.

Selain gagal, lanjutnya, kebijakan tersebut malah mendatangkan banyak kerugian bagi Indonesia.

“Kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita,” tulis Fadli Zon di akun Twitter pribadinya @fadlizon, Selasa (17/5/2022).

Menurut Fadli Zon, ada beberapa alasan kenapa kebijakan tersebut tidak tepat sehingga perlu segera dicabut. Setelah itu, ia menilai pemerintah perlu menyusun ulang kebijakan terkait sawit yang lebih baik.

“Pertama, kebijakan larangan ekspor CPO berangkat dari diagnosa persoalan yang tak akurat. Sebagai gambaran, produksi CPO kita pada tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton, sementara konsumsi dalam negeri kita hanya 18,42 juta ton (39,29 persen),” jelasnya.

Baca Juga: Liburan UAS ke Singapura Dianggap Cuma Kedok, Guntur Romli Duga Ada Agenda Lain

Baca Juga: UAS Dilarang Masuk Singapura, PKS Turun Tangan Desak Kedubes Klarifikasi

Di sisi lain, lanjutnya, produksi minyak goreng sawit (MGS) pada 2021 sebesar 20,22 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri hanya 5,07 juta ton (25,07 persen).

“Jadi, kelebihan pasokan minyak sawit yang ada selama ini diserap oleh pasar ekspor, tidak mungkin diserap semua pasar domestik. Kalau pemerintah melarang ekspor CPO dan minyak goreng, lalu sisa produksinya mau dikemanakan?,” tegasnya.

Alasan kedua, kebijakan tersebut merugikan tiga juta petani sawit di Indonesia. Sejak kebijakan itu dirilis pada 28 April 2022 lalu, kata dia, harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot.

“Selain harganya terus turun, para petani sawit juga kini terancam tak bisa menjual hasil panennya, karena sejumlah pabrik kelapa sawit mulai menolak membeli TBS dari petani dan lebih menggunakan hasil kebun sendiri,” kata Fadli Zon.

Ketiga, kata Fadli Zon, kebijakan larangan ekspor ini juga bisa merugikan kinerja perdagangan Indonesia. Menurutnya, larangan tersebut jelas akan menurunkan penerimaan devisa ekspor.

“Selain devisa ekspor, ekspor minyak sawit juga memberikan sumbangan kepada kas negara dalam bentuk pajak ekspor (bea keluar) dan pendapatan dari pungutan ekspor,” ujarnya.

Baca Juga: Gagal Paham Soal Kasus Ruhut Sitompul, Netizen Kena Semprot Pemuda Papua: Banyak Minum Air Biar Oksigen di Otak Anda Lancar

Keempat, kebijakan larangan ekspor ini telah melemahkan posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Pasca pemberlakuan larangan ekspor CPO Indonesia, Malaysia kini menjadi penguasa 84 persen ekspor CPO.

“Padahal, Malaysia sebelumnya hanya memiliki porsi sekitar 27 persen saja dari total produksi CPO dunia. Absennya Indonesia dari pasar CPO dunia jelas sebuah kerugian. Kita gagal memanfaatkan kenaikan harga komoditas CPO bagi kepentingan ekonomi nasional,” terangnya.

Kelima, kebijakan larangan ekspor itu terbukti gagal menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri. Kata Fadli Zon, Harga minyak goreng pada minggu kedua Mei ini masih berada di angka Rp24.500 per liter, atau di atas eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

“Kegagalan ini hanya menguatkan kesimpulan di awal bahwa kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri selama ini memang bukan karena persoalan stok, melainkan karena lemahnya penegakkan hukum,” ungkapnya.

Terkait

Terpopuler

NW Discover

Video Pilihan

Terkini